Pemeriksaan BPK RI di Kalsel & Kalteng

Dalam rangka Pemeriksaan Kapatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Aset Tahun Buku 2018, 2019 dan 2020 (s/d Semester I), telah dilakukan pemeriksaan lapangan di areal kerja PT Inhutani III Kalimantan Selatan (31 Agustus s/d 16 September 2020) dan Kalimantan Tengah (21-28 September 2020) oleh Tim dari BPK RI. Pemeriksaan ini melanjutkan pemeriksaan lapangan sebelumnya di wilayah kerja PT Inhutani III Kalimantan Barat (24 28 Agustus 2020).

Lokasi Agroforestry di IUPPHK Unit Pelaihari

Adapun kegiatan di Kalimantan Selatan yang diperiksa adalah kegiatan rehabilitasi DAS IPPKH dan kegiatan pembangunan HTI (hutan tanaman industri) dengan pola agroforestry.

Kegiatan rehabilitasi DAS yang sedang dikerjakan oleh PT Inhutani III adalah rehabilitasi DAS IPPKH PT Adaro (±726 hektar), PT Antang Gunung Meratus (±190 hektar) dan PT Rehabilitasi Lahan Indonesia (±236 hektar). Kegiatan ini merupakan pekerjaan jasa merehabilitasi DAS yang merupakan kewajiban pemegang izin IPPKH (izin pinjam pakai kawasan hutan).

Sedangkan kegiatan pembangunan HTI pola agroforestry, PT Inhutani III areal kerja Kalimantan Selatan dilaksanakan pada areal konsesi IUPHHK HT PT Inhutani III Unit Pelaihari (Kabupaten Tanah Laut) seluas ±27.500 hektar dan areal konsesi IUPHHK HT PT Inhutani III Unit Riam Kiwa (Kabupaten Banjar) seluas ±15.020 hektar. Pola agroforestry yang digunakan adalah dengan menanam jenis tanaman kehutanan (sengon, karet, kayu putih) yang dicampur dengan tanaman pertanian (jagung dan singkong serta tanaman buah-buahan).

Kegiatan PT Inhutani III yang diperiksa oleh BPK RI di areal kerja Kalimantan Tengah adalah pengelolaan kebun karet di Santilik (Kabupaten Kotawaringin Timur) seluas ±2.930 hektar, dimana tanaman yang sudah menghasilkan (sudah disadap getahnya) adalah ±250 hektar.  Selain itu juga obyek yang diperiksa adalah aset PT Inhutani III berupa lahan (status HGB) di Kota Sampit yang merupakan lahan bekas pabrik pengolahan kayu, perumahan karyawan dan kantor seluas ±12 hektar, dimana saat ini lahan tersebut belum dioptimalkan penggunaannya.

PT Inhutani III berharap agar hasil pemeriksaan dari BPK RI untuk periode ini dapat memacu manajeman PT Inhutani III untuk selalu melaksanakan kepatuhan dalam pengelolaan pendapatan, biaya dan aset sesuai obyek pemeriksaan.